Isu food safety MBG mencuat sebagai permasalahan serius pasca ribuan kasus keracunan makanan menimpa siswa di berbagai daerah Indonesia. Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mencatat total 10.482 siswa mengalami keracunan hingga Oktober 2025 dengan gejala mual, muntah, dan diare setelah mengonsumsi makanan program MBG. Lebih jauh lagi, kejadian berulang ini memaksa pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola keamanan pangan yang dinilai belum optimal sejak awal peluncuran program.
Akar Masalah Isu Food Safety MBG
Danger Zone dan Food Handling
Chef Wira Hardiyansyah menjelaskan isu food safety MBG bukan sekadar soal menu atau kualitas bahan, tetapi manajemen keamanan pangan yang belum terjalankan menyeluruh. Sebab, konsep danger zone menjadi titik kritis dimana makanan yang tersimpan pada suhu 5°C – 60°C lebih dari dua jam menjadi tempat berkembang biak bakteri patogen.
Akibatnya, makanan yang telah matang sempurna bisa terkontaminasi jika penanganan pasca masak tidak tepat. Oleh karena itu, menggunakan peralatan berkualitas dari pusat alat dapur mbg termasuk food warmer dan cooler box membantu SPPG menjaga suhu makanan tetap aman selama distribusi hingga konsumsi.
Kontaminasi Silang dan Penyimpanan
Pakar gizi UGM Elvizahro menekankan bahwa isu food safety sangat terkait dengan penanganan makanan buruk, terutama dalam penyimpanan dan distribusi. Makanan yang disajikan dalam jumlah besar harus mematuhi standar higiene ketat termasuk menggunakan penutup makanan, menyimpan pada suhu tepat, dan memastikan kebersihan peralatan serta penjamah pangan
Selain itu, gap waktu antara memasak dan konsumsi menjadi faktor krusial dimana semakin lama jeda maka risiko kontaminasi meningkat signifikan.
Lemahnya Penerapan HACCP
Isu food safety juga diperparah oleh minimnya penerapan sistem Hazard Analysis and Critical Control Points secara konsisten. Sebab, Chef Wira menegaskan sebagian besar dapur MBG belum menerapkan HACCP sesuai prosedur sehingga kasus keracunan terjadi berulang.
Sementara itu, BPOM mengatur HACCP melalui Peraturan Nomor 11 Tahun 2019 dan sertifikasi wajib bagi operator pangan untuk memenuhi standar keamanan.
Respons Pemerintah terhadap Isu Food Safety MBG
Penguatan Regulasi dan Pengawasan
Kepala BPOM menekankan tindakan preventif keamanan pangan di SPPG dalam RDP dengan Komisi IX DPR. Isu food safety dorong terbitnya Juknis ketiga MBG pada 26 Oktober 2025 untuk uji cepat pangan sekolah. Kemenkes adopsi Five Keys to Safer Food WHO sebagai pedoman operasional menjaga kebersihan dan keamanan pangan. Penegakan aturan yang ketat akan mencegah risiko kesehatan di lingkungan sekolah secara efektif.
Percepatan Sertifikasi SLHS
Brigjen TNI Purn Suardi Samiran menyatakan bahwa dari 14.230 SPPG beroperasi, baru 1.601 unit memiliki SLHS. Oleh karenanya, isu food safety MBG dorong BGN percepat sertifikasi dengan Dinas Kesehatan inspeksi bangunan, air, limbah, dan higiene pekerja. Sertifikasi SLHS memastikan setiap SPPG memenuhi standar keamanan pangan yang layak dan terpercaya.
Pelatihan Penjamah Makanan
Selain itu, BGN melakukan penyegaran dan pelatihan penjamah makanan secara rutin untuk meningkatkan kompetensi dalam food handling. Oleh karena itu, BPOM dan BGN menandatangani MoU deteksi dini serta tanggap darurat cegah keracunan pangan dan KLB. Pelatihan rutin meningkatkan kesadaran dan keterampilan penjamah untuk mencegah kontaminasi pangan.
Kesimpulan
Singkatnya, isu food safety MBG merupakan tantangan serius yang memerlukan perhatian lintas sektor untuk diselesaikan secara komprehensif. Oleh sebab itu, penerapan HACCP secara konsisten, percepatan sertifikasi SLHS, pelatihan berkelanjutan, dan pengawasan ketat menjadi kunci menjamin keamanan pangan.
Dengan komitmen pemerintah, operator SPPG, dan masyarakat, program MBG berjalan aman dan tingkatkan gizi generasi berikut. Kolaborasi semua pihak sangat penting agar program MBG dapat sukses dan berkelanjutan.
